Biografi Abdul Haris Nasution

Abdul Haris Nasution

     Abdul Haris Nasution, beliau lebih akrab dengan panggilan Pak Nas, lahir di Kotanopan, Sumatera Utara, pada tanggal 3 Desember 1918. Profesi awal beliau adalah guru di Bengkulu dan Palembang. Ia kemudian memasuki dunia militer dengan mengikuti sekolah perwira cadangan yang diadakan pemerintah colonial Belanda pada tahun 1940. Ia kemudian ditempatkan di Surabaya dengan pangkat Pembantu Letnan.

     Ketika pasukan Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1940, ia turut berperang melawan Jepang. Belanda kalah lalu Pak Nas meninggalkan Surabaya menuju Bandung.

     Di Bandung, Pak Nas menjadi pegawai pamong praja. Pada tahun 1943, ia kembali kedunia militer dengan menjabat Wakil Komandan Besar Barisan Pelopor di Bandung. Setelah Jepang Takluk dan PETA dibubarkan, Nasution menyatukan  para pemuda bekas PETA dan mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tahun 1946 ia ditunjuk menjadi Panglima Divisi III/Priangan dan seterusnya ia dikukuhkan menjadi Panglima Divisi Siliwangi oleh Presiden Soekarno pada bulan Mei 1946.

     Pada Februari 1948, Pak Nas menjadi Wakil Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Jabatan itu kemudian dihapuskan dan Pak Nas ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia dan selanjutnya menjabat Panglima Komando Jawa. Berikutnya beliau menyandang jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (1949-1952).

     Pak Nas Pernah mengajukan petisi kepada Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen setelah mendapati para politisi mulai campur tangan di tubuh militer . Tindakannya dianggap menekan Presiden. Akibatnya, ia dicopot dari jabatannya selaku Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1952. Namun tiga tahun kemudian jabatan itu kembali dijabatnya.

     Pada saat pemberontakan Permesta dan PRRI, Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan perang dan menunjuk Nasution sebagai Penguasa Perang Pusat. Ia segera bertindak cepat dengan membentuk operasi-operasi militer untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan itu. Kedua pemberontakan itu pun dapat diatasi dan berakhir sekitar tahun 1961.

     Pak Nas kemudian memberi saran kepada Presiden Soekarno agar mengeluarkan Dekrit Presiden yang menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan konstitutante pada tanggal 5 Juli 1959.

     Hubungan Pak Nas dan Presiden Soekarno kembali tidak harmonis ketidaksukaan Nasution melihat kedekatan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal tahun 1960. PKI menganggap Nasution sebagai musuh besar. Ketika PKI melancarkan pemberontakannya pada tanggal 30 September 1965, Pak Nas adalah orang pertama yang harus dibunuh. Namun Pak Nas berhasil lolos dari penculikan dan pembunuhan. Tapi putrinya Ade Irma Suryani Nasution meninggal tertembak peluru anggota gerakan 30 September yang membabi-buta. Pak Nas kemudian bergabung dengan Soeharto dengan jabatan Pangkostrad untuk menumpas dan memberantas PKI.

     Pak Nas kemudian ditunjuk menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan lewat keputusanya, MPRS kemudian menetapkan Soeharto menjadi Presiden pada tahun 1968 yang menandakan Orde Baru.

     Dalam perjalanan sejarah Pak Nas kemudian melihat Soeharto mulai melenceng dari cita-cita murni perjuangan bangsa. Makai a ikut mengkritisi kebijakan Soeharto, Pak Nas ikut menandatangani Petisi 50. Ia adalah salah satu orang yang tidak disukai oleh pemerintahan Soeharto, perlahan pasti ia disingkirkan dari pesta kenegaraan.

     Setelah sekian lama tak terdengar kabar beliau muncul pada tahun 1997. Beliau dianugerahi pangkat Jenderal Besar. Beliau wafat pada tanggal 6 September 2000 di RS Gatot Subroto. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan kepada beliau pada tanggal 6 November 2002.

Related Posts:

Tweet